Perum Bulog angkat suara terkait adanya beras dengan label Bulog yang tertempel stiker salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, hal tersebut bukanlah tanggung jawab manajemen. Hal ini lantaran beras beras yang memiliki stiker pasangan Capres Cawapres nomor urut 2 itu telah berada di luar rantai distribusi Bulog, atau berada di luar kontrolnya.

Bayu menjelaskan, beras bantuan sosial (bansos) maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada dasarnya merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras. Dalam pendistribusian beras SPHP Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor hingga ke retail modern. Lirik Sholawat Nariyah: Teks Arab, Latin, Arti Lengkap dengan Keutamaan

Mau Wajah Glowing & Awet Muda? dr Zaidul Akbar Anjurkan Rutin Konsumsi Minuman Herbal Ini Jarang Diketahui, Ini 3 Manfaat Daun Sirih untuk Kesehatan, dr Boyke Ungkap Cara Mengolahnya Calon Pemenang Pilpres 2024 Mulai Terlihat Jelang Pencoblosan, 6 Hasil Survei Elektabilitas Terbaru Halaman 4

Coba Rutin Minum Ini Sebelum Tidur, dr Zaidul Akbar Sebut Manfaatnya Luar Biasa RAMALAN ZODIAK Besok Sabtu 3 Februari 2024: Cancer Taurus Scorpio Rezeki Melimpah di Akhir Pekan Survei Elektabilitas Capres Terbaru, Pilpres 2024 1 Putaran, Prabowo Mengaku Sudah Tak Sabar Kerja Halaman 4

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat gampang untuk mengakses beras tersebut, sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras. Terkait adanya stiker salah satu paslon, Bulog memastikan bahwa semua beras ketika saat masih di dalam gudang hingga terdistribusi ke retail, tidak ada stiker apapun. "Menyikapi isu oknum yang menempelkan karung beras SPHP dengan atribut lain maka ditegaskan Bulog mengemas dan mendistribusikan beras SPHP tanpa atribut apapun," tegas Bayu.

"Kecuali atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional," pungkasnya. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud bakal mendalami dugaan politisasi beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Gibran. Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensu pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung, di Jakarta Pusat, Kamis ini. "Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," ucapnya. Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi program milik pemerintah.

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya. Untuk diketahui, gambar kantong beras dari Bulog dan Badan Pangan Nasional yang ditempeli stiker pasangan calon Prabowo Gibran tersebar di media sosial beberapa hari terakhir. Beras lima kilogram tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bakal menindaklanjuti soal beredarnya foto beras dari Beras dan Urusan Logistik (Bulog) yang ditempel stiker dirinya dan Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Gibran setelah menghadiri konser rakyat PRABU di De Tjolomadoe, Colomadu, Karanganyar, Kamis (25/1/2024). Gibran mengaku akan mencari tahu soal beras Bulog yang ditempel stiker paslon 02.

Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah membagikan beras selama kampanye. Sebab, kata Gibran, pembagian sembako termasuk beras tidak diperbolehkan dalam aturan. "Kan nggak boleh bagi beras, akan saya tindaklanjuti ya, saya kasih tau, nanti saya cari. Kasih tahu saya lokasi di mana, nanti saya samperin," kata Gibran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian), Airlangga Hartarto membantah ada pasangan capres cawapres yang memanfaatkan bansos dari pemerintah untuk kampanye. "Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024) malam. Terkait hal ini, Bulog juga telah membantah bahwa ada penempelan atribut kampanye dalam beras untuk penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) itu.

Bulog mengaku tak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.